PSKS Banyak Salah Sasaran, Kades Minta Data Ulang

Warga yang menerima PSKS (suaramerdeka.com)

BERANDA RAKYAT JEMBER – Beberapa kepala desa meminta pendataan ulang penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), karena banyak terjadi salah sasaran.

Banyak warga yang selayaknya mendapatkan bantuan tersebut, malah tidak menerima. Sehingga banyak warga tidak mampu melakukan protes. 

“Pendataan itu yang melakukan adalah badan pusat statistik. Sedangkan pemerintah desa tidak dilibatkan. Akibatnya banyak warga yang seharusnya tidak menerima bantuan, malah ikut antri mengambil dana bantuan itu,” terang Dwi Diyah Setyorini, Kepala Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji. 

Di Desa Rambipuji, jelas Dwi Diyah Setyorini, jumlah penerima dana PSKS sebanyak 440 warga. Namun, hampir separuh dari jumlah warga yang terdata oleh Badan Pusat Statistik tersebut tidak layak menerima bantuan PSKS itu. Jadi kasihan bagi warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak dapat,” sesalnya.

Wanita yang akrab dipanggil Rini ini menambahkan, sebelumnya pembagian dana bantuan serupa yang yang dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa ditunda. Pada saat pembagian BLT itu, ada instruksi dari Bupati untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Sehingga orang yang mampu tidak berhak mendapatkan bantuan. “Namun saat ini, instruksi untuk melakukan verifikasi itu tidak ada. Sehingga pemerintah desa yang juga terlibat dalam pembagian bantuan PSKS tersebut terpaksa memberikannya,” katanya.

Tidak hanya di Keamatan Rambipuji. Desa lainnya seperti di Desa Kencong, Kecamatan Kencong serta Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, juga mengalami hal yang sama.

Kepala Desa Kencong, Ahmadi, menyampaikan, dari 1.414 warga yang memperoleh bantuan itu, sebanyak 20 persennya merupakan orang-orang berduit.

Tidak hanya itu, data yang berisi daftar nama-nama warga yang mendapatkan bantuan, juga baru diterimanya mendadak. “Pembagiannya dimulai pukul 07.00, dan daftar nama penerimanya baru saya terima malam harinya. Banyak yang salah sasaran,” tegasnya.

Dampak tidak dilibatkannya pemerintah desa dalam pendataan warga tidak mampu, membuat warga yang kaya bertambah kaya. Sedangkan yang miskin bertambah miskin.

Mayoritas kades yang ditemui Nusantara Pos menyatakan pembagian PSKS banyak salah sasaran. Mereka menginginkan dilakukan pendataan ulang yang melibatkan pemerintah desa untuk meminimalisir kesalah pahaman antara warga dengan pemerintah desa setempat.

“Kami harapkan ada pendataan ulang lagi bagi calon penerima bantuan PSKS itu. Karena apabila tidak dilakukan pendataan ulang, masyarakat miskin akan kembali menjadi korban,” pungkas Rini (ruz/yud).