BLSM Amburadul, Kusen Andalas Dikorbankan

 BERANDA RAKYAT Jember - Pembagian bantuan langsung sementara (BLSM) kacau balau. Dari data yang tidak akurat hingga konflik horisontal marak di tengah-tengah masyarakat. Wakil bupati pun merasa jadi korban setelah ada warga penerima bantuan meninggal dunia.

"Perlu ada penghentian sampai verifikasi dan validasi kembali. Ini akan jadi konflik horisontal, akan ada korban lainnya. Polisi juga akan kesulitan menjaga," kata Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jember, Jawa Timur, Ayub Junaidi.

Sementara Bupati Jember, MZA Djalal menolak usul penghentian sementara distribusi BLSM seperti rekomendasi Komisi D DPRD Jember. Djalal mengatakan, BLSM tidak berada di bawah kendalinya.

"Saya masih melihat, ketidaksempurnaan ini masih pada batas ambang. Tidak sebagian besar. Sebagian besar data penerima sudah tepat. Ada sebagian kecil yang tidak tepat sasaran, khususnya ada orang yang merasa punya hak, tapi tidak memperoleh," jelas Djalal.

Djalal malah menginstruksikan kepada camat dan kepala desa untuk mengintervensi pelaksanaan program BLSM agar berjalan lebih lancar. "Sampai saat ini, saya selaku Bupati Jember, belum mendapatkan petunjuk baik itu perencanaan, pengawasan, pengendalian, maupun bentuk pendistribusian BLSM," kata Djalal.

Ia mengaku tetap melihat kondisi obyektif di lapangan. "Saya sudah instruksikan kepada camat dan seluruh kades, untuk sedikit mengintervensi dalam rangka kelancaran BLSM," katanya. Bila ditemukan ada warga yang tidak berhak menerima namun mendapatkan BLSM, Djalal berharap bantuan itu dikembalikan. "Bisa diambil, tapi berikan kepada yang berhak, daripada mubazir." 

Masing-masing camat melalui kades sampai kepala dusun hingga RT dan RW, masih kata Djalal, melakukan pendataan pada wilayah-wilayah pendistribusian sudah dilaksanakan. “Siapa-siapa yang dianggap berhak tapi tidak mendapatkan. Data itu akan saya himpun, untuk saya usulkan kepada pemerintah pusat lewat provinsi," terang Djalal.

Amburadulnya realisasi BLSM mengundang semangat protes Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kecamatan Kaliwates. Terlebih setelah keluarnya pernyataan Kepala BPS Jember, Wahyudi, yang menegaskan pendataan melibatkan RT dan RW setempat. “Bapak ini pejabat yang pembohong,” kata Maun, salah seorang Forum RT-RW.

Pemerintah Kabupaten sebenarnya memiliki Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten yang dikomandani oleh Wakil Bupati Kusen Andalas. “Masyarakat tahu beliau adalah ketua tim percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten," kata Ketua Fraksi PDIP-IR Bukri.
 
"Pak Kusen terkorbankan,” katanya. Sementara BLSM berada di bawah kendali Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Wakil Presiden Boediono.

Kusen Andalas juga dikenal sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jember. "Saya kira Pak Kusen harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai persoalan BLSM apa adanya," kata Bukri.

“Beliau tidak paham apa petunjuknya. Kalau tidak ada petunjuk teknis, jadinya amburadul seperti ini," kata Bukri. (dins)